Makassar, iS – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dr.Junda Maulana, M.Si mengikuti
Pertemuan Kepala Bappeda Provinsi Se-Sulawesi Sesi Ke-II.
Pertemuan itu mengangkat tema “Mewujudkan Kebersamaan Sulawesi dalam Perencanaan Wilayah dalam rangka Mendukung Peningkatan Kapasitas Manajemen Pembangunan Daerah”.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Regional Development Policy Advisor (RDPA) yang berlangsung di Myko Hotel Makassar pada, Kamis (25/1/2024).
Pada pertemuan sesi ke-II ini memuat dua pembahasan utama yaitu :
Pertama, Kebersamaan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah, dalam konteks penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025–2045 oleh 6 (enam) Pemerintah Provinsi di Wilayah Sulawesi.
Kedua, Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Sulawesi dengan menggunakan perspektif Participatory Local Social Development (PLSD).
Pertemuan tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Junda Maulana, M.Si, yang didampingi oleh pejabat fungsional perencana muda, menyampaikan pembelajaran penting dari lambatnya kepastian dasar hukum penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045.
Sebagaimana diketahui, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, baru saja disahkan pada tanggal 10 Januari 2024 yang lalu bersamaan dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam rangka penyelarasan antara RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025–2045.
Menurut Junda, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat telah terbiasa dan terlatih untuk segera merespon dan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat ke Daerah, sehingga hal tersebut masih dapat terkelola dengan baik.
Junda mengungkapkan, sebagaimana tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat telah melalui beberapa tahapan.
“Seperti penyusunan Rancangan Awal, Forum Konsultasi Publik, dan penyampaian Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025–2045 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disepakati bersama sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri,” kata Junda Maulana. (Dewi)
