MAMUJU, INISULBAR.COM, – Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana memaparkan berbagai program menjelang 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Mayjen (Purn) Salim S Memgga (JSM).
Diantaranya, progres bantuan penambahan insentif para Kepala Desa, para perangkat Desa, sektor pembangunan infrastruktur jalan hingga progres percepatan pembentukan koperasi desa merah putih dan pemberian asuransi bagi nelayang yang ada di Sulbar.
Junda Maulana menyampaikan, saat ini, juknisnya sudah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulawesi Barat agar sesuai dengan aturan yang ada.
“Kita sudah alokasikan anggaran tahun 2025 tunjangan bagi aparatur desa selama lima bulan mulai Agustus-Desember 2025,” kata Junda dalam jumpa pers di kantor Gubernur yang dipimpin langsung oleh gubernur dan wakil Gubernur serta dihadiri seluruh Kepala OPD lingkup pemprov Sulbar, Senin (26/5/2025).
“Sebanyak 575 desa akan menerima, dimana Rp 500 per bulan akan diterima dengan berbagai kriteria yang sudah ditetapkan di juknis,” tambahnya.
Adapun, kriteria desa untuk menerima diantaranya membentuk badang usaha milik desa (Bumdes), Posyandu, melakukan penginputan pada prodeskel dan Epdeskel, memastikan percepatan penyaluran dana desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, memastikan adanya regulasi perkawinan anak dan regulasi desa lainnya.
“Kita juga kerjasama BPJS Ketenaga Kerjaan untuk pemberian asuransi nelayan tahun 2025 sebanyak 14.000 nelayan,”ucap Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana.
Kata Junda dalam progres penandatanganan PKS dan penerbitan SK Gubernur untuk daftar penerima asuransi saat ini data yang masuk sementara divalidasi. Selain itu, berbagai capaian juga sudah dilaksanakan selama 100 hari kerja memimpin Sulbar.
Sedangkan sektor pembangunan infrastrukutr jalan, Junda Maulana menjelaskan, sejak relokasi program kegiatan maka dibidang Cipta Karya pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 Miliar untuk beberapa kegiatan.
Kemudian dibidang Bina Marga atau infrastruktur jalan dan jembatan pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 82 Miliar, sedangkan dibidang PSDA alokasi anggaran sekitar Rp 5 Miliar.
“Ini adalah bentuk relokasi anggaran kita yang sebenarnya tertarik kemarin, tapi karena menjadi penting kita selesaikan permasalahan ini maka kita mengalokasikan belanja-belanja pada sektor-sektor yang mendesak ,” ungkap Junda Maulana.
Sementara berkaitan dengan progres pembentukan koperasi Desa merah putih, Junda sebut.” Saat ini Alhamdulillah provinsi sulawesi barat menempati peringkat keempat, tercepat dengan progres 76,23 persen,” tutup Junda. (Adv)
