Mamuju, iS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menilai, di lembaga legislatif isu kinerja DPRD yang jadi sorotan.
Sementara di eksekutif dan yudikatif mayoritas terkait dengan netralitas khususnya di tahun politik. Demikian halnya degan penyelenggara Pemilu yang tak lepas dari amatan masyarakat.
Hal itu disampaikan ketua DPRD Sulbar Hj.Sitti.Suraidah Suhardi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Ballroom Hotel d’Maleo Mamuju, Minggu (12/11/2023)
“Pintu-pintu sorotan itu bisa ditemukan oleh dampak yang ditimbulkan oleh hoaks. Persebaran informasi palsu berujung pada kebencian, hujatan hingga polarisasi,” kata Suraidah Suhardi.
“Akhirnya kita berkelompok dan saling berhadap-hadapan. Masyarakat dengan pemerintah,demikian juga sebaliknya,” tambahnya.
Suraidah menambahkan, kecenderungan sikap Intoleransi terhadap pilihan politik di masa-masa menuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kata dia, banyak masyarakat yang sulit membedakan antara pilihan politik dan ekspresi politik.
“Karena ini kita kerap tak sadar ekspresi politik menjadikan kita menghalalkan segala cara pada lawan politik. Olehnya perlu literasi agar memahami politik tidak parsial,” katanya.
Suraidah pun berharap, adanya intervensi positif dari pemerintah provinsi terhadap maksimalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada di enam kabupaten yang ada.
Di tengah keterbatasan anggaran di kabupaten, sementara even Pilkada wajib memperoleh dukungan anggaran dari ABPB masing-masing kabupaten. Suraidah berharap agar pemerintah provinsi bisa menjadi mediator untuk masing-masing kabupaten pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 nanti.
FGD yang mengankat tema ‘Mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas’ hari itu mendaulat Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, Komandan Korem 142/Tatag, Brigjen TNI Deni Rejeki, serta Kajati Sulawesi Barat, Muhammad Naim sebagai pembicara utama. (Advertorial)
