MAMUJU, INISULBAR.COM, – Eksplorasi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, memasuki tahap lanjutan. Setelah menyelesaikan pengeboran di 72 titik pada fase pertama, PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) bersiap melanjutkan eksplorasi di 630 titik berikutnya yang tersebar di wilayah Takandeang dan Botteng.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Industri Mineral (BIM), serta jajaran PT Perminas di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (19/11/2026).
Rapat itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.
Gubernur Suhardi Duka (SDK) mengatakan, pertemuan tersebut membahas rencana besar pengelolaan LTJ di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, dan Desa Botteng, Kecamatan Simboro. Pemerintah daerah ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi sumber daya, rencana pengembangan, hingga dampaknya bagi masyarakat.
Menurut SDK, LTJ memiliki prospek strategis karena menjadi salah satu material penting bagi pengembangan industri masa depan. Potensinya dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia, termasuk Sulawesi Barat.
“Kita memiliki satu kesimpulan bahwa RRE (Rare Earth Elements atau logam tanah jarang) ini pengolahannya adalah masa depan. Masa depan Indonesia dan juga menjadi potensi yang sangat besar untuk anak cucu kita,” kata Suhardi Duka usai rapat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan potensi tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun tetap juga kita berharap bahwa persoalan mitigasi lingkungan dan penekanan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi kesimpulan tadi,” ujarnya.
Gubernur Sulbar juga menyebut potensi ekonomi LTJ sangat besar. Namun, penguasaan teknologi pengolahannya masih menjadi pekerjaan penting karena Indonesia perlu membangun kemampuan sendiri.
Terkait potensi Dana Bagi Hasil (DBH), Suhardi Duka mengatakan belum ada angka yang dapat dibicarakan karena kegiatan masih berada pada tahap eksplorasi dan belum memasuki produksi.
Ia menyebut hasil eksplorasi ditargetkan mulai diketahui sekitar Agustus 2027, setelah rangkaian pengeboran mencapai target 702 titik. Saat ini, pengeboran baru dilakukan pada 72 titik sehingga potensi terukur belum dapat disimpulkan.
“Pada prinsipnya, LTJ itu kesejahteraan. Bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” tegas gubernur menjawab pertanyaan wartawan soal dampak LTJ kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan Bisnis PT Perminas, La Ode Tarfin Jaya, menjelaskan bahwa fase pertama eksplorasi telah rampung pada 29 Oktober 2026. Sebanyak 72 titik pengeboran pada fase pertama terbagi masing-masing 36 titik di wilayah Botteng dan 36 titik di Takandeang.
Selanjutnya, mereka akan memasuki fase kedua dengan tambahan 630 titik pengeboran. Kegiatan tersebut direncanakan dimulai pada Desember 2026 dengan cakupan areal sekitar 180 hektare.
“Alhamdulillah sudah selesai per 29 Oktober. Nanti kemudian kita akan melangkah ke fase 2. Totalnya 702 titik, jadi kurang 630 titik lagi. Di areal 180 hektare. Dimulai di bulan Desember,” jelas La Ode.
Ia mengatakan hasil pengeboran tahap pertama masih berupa sampel inti bor atau drill core. Sampel tersebut selanjutnya akan diuji di laboratorium nasional bersertifikat untuk mengetahui kadar dan kandungan mineral sebelum dituangkan dalam laporan eksplorasi.
Kedalaman pengeboran yang dilakukan saat ini mencapai sekitar 45 meter. La Ode menegaskan kegiatan eksplorasi Perminas hanya dilakukan di wilayah yang masuk dalam izin perusahaan, yakni Takandeang dan Botteng.
Selain memetakan potensi mineral, kegiatan eksplorasi juga mulai melibatkan masyarakat setempat. Pada fase pertama, Perminas mencatat sebanyak 99 warga lokal telah dilibatkan dalam berbagai pekerjaan.
Memasuki fase kedua, perusahaan kembali melibatkan masyarakat, termasuk sekitar 30 orang yang mulai bekerja dalam kegiatan pengeboran menggunakan metode hand auger.
Menurut La Ode, warga yang belum memiliki keterampilan khusus akan diberikan pelatihan agar dapat terlibat dalam pekerjaan tersebut.
“Untuk kegiatan drilling, itu melibatkan masyarakat Botteng dan Takandeang. Yang nggak punya skill, kita latih untuk mereka menggunakan handauger. Untuk terlibat di dalam pemboran,” katanya.
Ia menilai kegiatan eksplorasi saja sudah mulai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, mulai dari pekerjaan lapangan, jasa katering, hingga kebutuhan pendukung operasional perusahaan.
Ke depan, peluang kerja dinilai dapat semakin terbuka apabila hasil eksplorasi menunjukkan potensi ekonomis dan kegiatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Perminas juga telah melibatkan sejumlah tenaga profesional asal Sulbar, termasuk geolog dan tenaga teknik pertambangan.
Mengenai kekhawatiran dampak lingkungan, La Ode menjelaskan kegiatan eksplorasi memiliki cakupan dampak yang relatif terbatas karena pekerjaan dilakukan pada tapak pengeboran.
Ia menyebut perusahaan telah menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah memperoleh persetujuan Dinas Lingkungan Hidup. Perusahaan juga berkewajiban melakukan reklamasi setelah pengeboran selesai.
“Sesudah dilakukan pengeboran, kemudian kami tutup, kami reklamasi, kami tanamkan kembali dengan tanaman yang memang diminta oleh pemilik lahan. Kemudian kami pindah lagi ke titik berikutnya,” jelasnya.
Untuk penggunaan lahan masyarakat, perusahaan menerapkan skema kompensasi berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan. Kompensasi tersebut meliputi tapak pengeboran, akses jalan masuk, serta tanaman yang terdampak kegiatan.
La Ode menegaskan lahan yang digunakan untuk eksplorasi tetap menjadi milik masyarakat. Setelah kegiatan pengeboran selesai, perusahaan akan melakukan reklamasi dan penanaman kembali sesuai kesepakatan.
Ia menyebut kompensasi untuk kegiatan tahap pertama telah dipenuhi pada area sekitar 20 hektare dan akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya.
Salah satu tantangan dalam pengembangan LTJ adalah penguasaan teknologi pengolahan. La Ode mengatakan perusahaan tengah membangun kapabilitas nasional melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Industri Mineral (BIM), serta sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Sulawesi Barat.
Ia menjelaskan, akses terhadap teknologi dan lisensi dari China masih menjadi kendala. Menurutnya, sejak Oktober 2025, China belum membuka akses lisensi teknologi, tenaga ahli, maupun peralatan pengolahan yang dibutuhkan.
Karena itu, pengembangan kemampuan teknologi dalam negeri menjadi salah satu fokus agar Indonesia dapat menguasai proses pengolahan LTJ secara mandiri.
La Ode juga menyebut pengembangan LTJ di Mamuju merupakan bagian dari program nasional, termasuk untuk mendukung kebutuhan industri kendaraan nasional. Salah satu produk turunannya, yakni magnet permanen, disebut berpotensi dipasok dari Mamuju apabila pengembangan sumber daya tersebut berhasil dilanjutkan.
Meski memiliki prospek besar, ia menegaskan kelanjutan kegiatan tetap bergantung pada hasil eksplorasi, terutama apakah kandungan mineral yang ditemukan memenuhi aspek keekonomian.
“Kami butuhkan sebenarnya dukungan masyarakat, dukungan tokoh pemuda. Ayo sama-sama. Karena kalau ini lanjut, maka penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak lagi,” pungkasnya. (*)

