MAMASA_Inisulbar.com_Gabungan Aliansi yang bergabung dalam Forum Pemerhati Rakyat melakukan aksi Demonstrasi menilai kinerja PJ Bupati Mamasa Dr.Muh.Zain yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang seharusnya.Selasa,10/09/2024
Massa aksi yang berjumlah puluhan menuntut agar PJ Bupati Mamasa membayarkan Siltap Kepala Desa,Gaji Honorer,dan Tunjangan BPJS Kesehatan,dan Dana Alokasi Khusus.
Aksi dimulai dari depan Kantor Bupati Mamasa hingga depan Kantor DPRD Mamasa namun baik PJ Bupati maupun sejumlah anggota Dewan tidak ada di tempat sehingga tidak satupun dari Perwakilan Pemerintah Daerah yang menemui Massa aksi.
Pasalnya PJ Bupati dianggap tidak merealisasikan program serapan Dana Ke Daerah yang sudah memasuki akhir tahun.
Dalam tuntutannya,Forum Pemerhati Rakyat bahkan menuntut untuk mencopot Kepala Badan Keuangan Daerah yang dianggap tidak mampu dalam proses kegiatan keuangan Daerah.
Thamrin sebagai Kordinator Lapangan mengatakan aksi forum akan berlangsung selama 4 hari hingga mendapat jawaban dari apa yang menjadi tuntutannya.
Menurut Thamrin,hal yang paling mendasar adalah Gaji perangkat Desa dari tahun 2023 hingga 2024 tidak dibayarkan.gaji honorer setiap OPD belum dibayarkan dan yang Tunjangan BPJS yang tidak dibayarkan hingga banyak pasien yang mengeluh ketika hendak berobat ke Rumah sakit namun harus melalui jalur umum karena BPJS tidak aktif.
“Serapan anggaran yang secara khusus di Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sampai saat ini belum ada progres.Pertanyaan besar bagi kami untuk sekiranya menjelaskan sekaligus segera merealisasikan apa yang menjadi tuntutan kami karena yang dikorbankan adalah masyarakat”.tuturnya
Thamrin menambahkan kondisi Daerah saat ini merugikan banyak pihak termasuk kontraktor yang mengerjakan pekerjaan fisik.
“Siapa yang akan berani menjalankan kegiatan yang tinggal tiga bulan lagi” sambungnya
Tak hanya kepada PJ Bupati massa aksi juga menyoroti kinerja 30 anggota DPRD yang dianggap tidak sampai kepada rakyat.
Massa aksi bahkan menyebut DPR Goblok dan mencoret dinding kantor DPRD.
