Mamuju, Inisulbar.com — percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional menjadi agenda birokrasi diseluruh Indonesia ditengah ancaman resesi ekonomi tahun 2020.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) yang diikuti seluruh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) Se- Indonesia tersebut, berharap Pemda dapat melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.
Kegiatan yang dirangkaikan sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19 pun diikuti Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melalui video conference, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 10 Agustus 2020.
Arahan Mendagri juga agar Pemda segera melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah dan stakeholder terkait.
Tito menuturkan, dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah perlu dilakukan beberapa hal, yakni peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD, serta melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efesiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami melihat dampak ekonomi relatif rendah, maka dari itu tolong betul-betul ini waktunya dapat membantu dan menstimulasi para pengusaha terutama para UMKM,” himbau Tito
Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad idris, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran, Sulbar merupakan salah satu provinsi dari 15 provinsi yang masuk kategori daerah yang mendapat perhatian khusus.
Olehnya itu, Idris berharap kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar dapat mendorong penyerapan anggaran dengan semaksimal mungkin, sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat lebih bergerak.
“Semua harus bisa membuat perhitungan dan segera merealisasikan target-target yang ada di semua OPD, terutama di lingkup Pemprov Sulbar,” pungkasnya
Sementara itu, terkait sosialisasi penerapan disiplin protokol Covid-19, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta seluruh gubernur, bupati dan walikota dapat meningkatkan disiplin dan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di seluruh daerah.
“Dalam penanganan Covid-19 kepala daerah diharapkan bisa terus melakukan edukasi dengan melibatkan berbagai unsur, baik dari akademisi, pakar, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, budayawan, seniman, Tim Penggerak PKK, karang taruna, serta berbagai relawan di daerah,”ucap Doni
Rakor tersebut juga dihadiri ketua Umum TP PKK Pusat dan Seluruh pengurus daerah yang dinaunginya. Ketua Umum TP. PKK Pusat, Tri Tito Karnavian menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, peran PKK wajib berpartisipasi dalam mensosialisasikan dan menggerakan masyarakat agar mau patuh dan taat menerapkan protokol kesehatan yang ada.
“Intruksi presiden jelas, PKK wajib sosialisasikan agar masyarakat memakai masker dimanapun berada. Ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang selama ini masih pandemi,”tegasnya
Tri menyatakan, dengan dilibatkannya kader PKK untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, diharapkan protokol kesehatan semakin membudaya di tengah masyarakat, terlebih di era kenormalan baru atau new normal ini. (frd)
