MAMUJU, INISULBAR.COM,— Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Barat bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, Rabu, 17 Desember 2025. Kunjungan tersebut membahas kesiapan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh semangat kebersamaan, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap daerah yang tengah membutuhkan bantuan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara rinci jenis bantuan yang akan disalurkan, mekanisme pengumpulan dan distribusi logistik, serta sinergi lintas OPD agar bantuan dapat tepat sasaran dan segera diterima oleh masyarakat terdampak.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa Dinsos siap menjadi koordinator teknis dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.
“Kami di Dinas Sosial siap mengoordinasikan seluruh proses penyaluran bantuan, mulai dari pengumpulan logistik hingga distribusi ke lokasi tujuan. Prinsipnya, bantuan harus cepat, tepat, dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terdampak di Sumatra dan Aceh,” ujar Kepala Dinas Sosial Sulbar.
Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, menekankan pentingnya kolaborasi antar OPD dalam aksi kemanusiaan ini.
“Ini adalah bentuk solidaritas Sulawesi Barat terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang solid agar bantuan yang disalurkan benar-benar optimal dan membawa manfaat,” ungkap Jaun.
Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong antar daerah di Indonesia hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (*)
