POLMAN, INISULBAR.COM, — Upaya penanganan kemiskinan ekstrem terus digencarkan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pada Kamis, 11 Desember 2025, Dinsos Sulbar kembali menyalurkan bantuan beras kepada warga miskin ekstrem, kali ini di Kelurahan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar.
Penyaluran berlangsung di halaman kantor kelurahan, di mana puluhan warga penerima manfaat telah menunggu. Mereka datang dari berbagai lingkungan di Takatidung untuk menerima bantuan beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, melalui Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya hadir di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
“Penyaluran ini merupakan lanjutan dari komitmen kami dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat. Kami ingin memastikan bantuan yang disiapkan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya,” ujar Surdin.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga memastikan data penerima selalu diperbarui agar program berjalan tepat sasaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kelurahan untuk memastikan data penerima sesuai kondisi di lapangan. Harapannya, bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan pokok warga dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Warga Takatidung menyambut baik penyaluran bantuan ini dan berharap dukungan pemerintah terus berlanjut. Proses distribusi berjalan tertib dengan bantuan aparat kelurahan serta pendamping sosial.
Melalui penyaluran ini, Dinsos Sulbar berharap program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat terwujud secara lebih merata dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (*)
