MAMUJU, INISULBAR.COM,— Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat persiapan peluncuran Pos Rujukan Penanganan Stunting serta penyerahan bantuan tunai bagi masyarakat Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat, 12 Desember 2025.
Kehadiran Dinsos Sulbar dalam rapat tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, rapat ini bertujuan untuk mematangkan koordinasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek teknis, mulai dari kesiapan Pos Rujukan Penanganan Stunting, mekanisme layanan rujukan bagi keluarga berisiko stunting, hingga skema penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Mamuju. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat penurunan angka stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam penanganan stunting melalui pendekatan perlindungan dan jaminan sosial, khususnya bagi keluarga fakir miskin dan kelompok rentan.
“Dinas Sosial siap bersinergi dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan bantuan sosial, termasuk bantuan tunai, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya terpadu penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan,” ujar Idham Halik.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui rapat persiapan ini, diharapkan peluncuran Pos Rujukan Penanganan Stunting serta penyerahan bantuan tunai di Kabupaten Mamuju dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (*)
