MAMUJU, INISULBAR.COM, – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pemerintahan Desa kembali menerima penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penerimaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan LPJ tersebut berlangsung pada Jumat sore, 9 Januari 2026, bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Laporan diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida.
Adapun desa yang menyerahkan LPJ BKK kali ini yakni Desa Pasa’bu, Desa Buttu Ada, dan Desa Botteng Utara. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel atas pemanfaatan dana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Mewakili Plt. Kepala Dinas Sosal P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Farida, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa yang telah menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi pemerintah desa yang telah menyerahkan LPJ BKK tepat waktu. Ini menunjukkan keseriusan desa dalam mengelola bantuan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Farida.
Lebih lanjut Farida menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam evaluasi pelaksanaan program desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
“Melalui laporan ini, kami dapat memastikan bahwa dana BKK digunakan sesuai peruntukannya dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Kami berharap ke depan kualitas perencanaan dan pelaporan desa semakin meningkat,” tambahnya.
Dinsos P3A dan PMD Sulbar terus mendorong pemerintah desa untuk tertib administrasi dan taat regulasi, guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. (*)
