MAMUJU, INISULBAR.COM,— Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Evaluasi Cakupan Imunisasi Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau capaian pelaksanaan program imunisasi di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Barat serta membahas strategi percepatan peningkatan cakupan imunisasi.
Pertemuan ini diikuti oleh para pengelola program imunisasi kabupaten/kota, tenaga kesehatan puskesmas, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan imunisasi rutin dan memastikan target imunisasi tercapai sesuai rencana.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya evaluasi sebagai langkah untuk memperkuat sistem imunisasi di daerah.
“Imunisasi adalah bentuk perlindungan dasar terhadap penyakit menular. Kita harus memastikan semua anak di Sulawesi Barat mendapatkan imunisasi lengkap. Jika ada capaian yang belum maksimal, kita identifikasi penyebabnya dan carikan solusinya bersama,” ujar dr. Nursyamsi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Indahwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen daerah terhadap keberlanjutan program imunisasi.
“Melalui pertemuan ini, kita ingin memastikan data yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Selain itu, penting juga bagi semua kabupaten untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi,” ungkap dr. Indah.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mencapai cakupan imunisasi yang optimal di tahun 2025.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh kabupaten/kota dapat terus berkomitmen dan bersinergi dalam mencapai target imunisasi, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu “Maju dan Sejahtera” memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. (*)
