MAMUJU, INISULBAR.COM, – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kalumpang, Kabupaten Mamuju, menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyampaikan aspirasi pembangunan.
Momen itu disampaikan saat perayaan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang (IMTK) di Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Senin (2/11/2026).
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendampingi Wapres, secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur di Kalumpang, terutama akses jalan menuju wilayah tersebut dan desa-desa sekitarnya.
Di hadapan Wapres dan masyarakat, Suhardi Duka menggambarkan antusiasme warga yang begitu besar atas kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu.
“Saya melihat wajah masyarakat begitu bangga dan bahagia. Mereka sangat senang karena didatangi pejabat utama Indonesia, yaitu Bapak Wakil Presiden,” ungkap Suhardi Duka.
Namun di balik sukacita perayaan, ia mengingatkan bahwa Kalumpang masih menghadapi persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, Kalumpang memiliki sejarah panjang, akar budaya yang kuat, serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi.
“Tanah Kalumpang adalah tanah leluhur dengan budaya yang sudah tua di Sulawesi Barat. Masyarakatnya sangat kultural, toleran, dan memiliki budaya yang lembut,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah keterbatasan akses jalan menuju Kalumpang.
Ia mengakui, dengan kemampuan anggaran provinsi saat ini, pembangunan jalan hanya mampu dilakukan 2 hingga 3 kilometer setiap tahun.
Kondisi itu membuat penyelesaian akses menuju Kalumpang akan memakan waktu lama jika hanya mengandalkan APBD.
“Jalannya belum sampai. Kami di provinsi hanya mampu membangun sekitar 2 sampai 3 kilometer dalam satu tahun. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak Wakil Presiden untuk menyelesaikan akses menuju Kalumpang dan desa-desa lainnya, saya kira sampai masa jabatan saya berakhir, jalan itu belum tentu selesai,” kata Suhardi Duka.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk sarana pemerintahan lainnya.
Menurutnya, masyarakat Kalumpang layak mendapatkan pemerataan pembangunan, mengingat wilayah tersebut memiliki kontribusi dalam perjalanan demokrasi nasional. (*)
