MAMUJU, INISULBAR.COM,- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut serta dalam Rapat Persiapan Pelaporan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Oemar Seno Adji, Kanwil Kementerian Hukum Sulbar, Senin, 22 September 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, dan menjadi tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nomor PDK-HA.02.01.03-14 tanggal 8 September 2025 tentang Notifikasi Lanjutan Pelaporan Aksi BHAM Daerah Tahun 2025.
Perencana Ahli Muda, Masita Pratiwi Husni, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan peran strategisnya dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional HAM, terutama pada Aksi Bisnis dan HAM.
“Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berperan dalam rangka mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk di dalamnya Aksi Bisnis dan HAM, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memainkan peran strategis dalam mendorong koordinasi dan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.”kata Masita.
Langkah ini juga sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Menurut Masita, rapat tersebut membahas tata cara penyusunan laporan Aksi BHAM, kelengkapan data dukung, serta mekanisme penyampaian laporan melalui aplikasi SAPAHAM Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diaksesdihttps://sapaham.kemenham.go.id/loginsapaham dengan memilih opsi BHAM.
Dalam rapat itu, OPD terkait diminta memastikan ketersediaan data dan menyampaikan laporan paling lambat 28 September 2025.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah OPD strategis, antara lain Biro Hukum Setda Sulbar, Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan adanya persiapan ini, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan serta perlindungan HAM di sektor bisnis. (*)
