MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan dukungan penuh terhadap Program Strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dinilai sebagai instrumen penting yang tidak hanya menyasar pemenuhan gizi, tetapi juga berperan dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, dan perbaikan tata kelola.
Pamong Pemerintahan Bapperida Sulbar, Haykal Inayah Ramadhan, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi-misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya misi kedua untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memandang program MBG dari berbagai sudut kepentingan perencanaan dan pembangunan daerah. Bukan hanya dari aspek sosial, tetapi juga aspek SDM, ekonomi, dan tata kelola. Karena itu, Bapperida mendukung penuh program ini,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi MBG 2025 di Aula BPS Sulbar, Kamis, 18 September 2025.
Rapat yang dipimpin Plt. Kepala BPS Sulbar, M. La’bi, dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Sulbar, serta Korem Tatag 142 Mamuju.
BPS memaparkan bahwa MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil, dengan target 31.994 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi pada Desember 2025.
Dalam pemantauan, BPS melaksanakan dua survei: Survei Khusus pada Juni 2025 yang menilai dampak MBG terhadap gizi, pendidikan, ekonomi, dan kemiskinan, serta Survei Baseline pada Juli 2025 yang mengukur perubahan kondisi rumah tangga penerima.
Di Sulbar, Survei Khusus difokuskan di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju, sementara Survei Baseline mencakup 1.840 rumah tangga di enam kabupaten.
Namun, BPS mencatat masih ada 10.447 rumah tangga eligible di Sulbar yang belum menerima MBG, serta hanya 32 dari 62 SPPG yang aktif hingga 9 September 2025. Polewali Mandar dan Mamasa menjadi fokus supervisi dengan penempatan 19 petugas lapangan untuk memastikan kepatuhan SOP.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal implementasi MBG di lapangan.
“Kami mengapresiasi keterlibatan lintas sektor dalam Rakor ini, dan berharap koordinasi terus diperkuat agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran. Bapperida berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan sejalan dengan pembangunan Sulbar yang maju dan sejahtera,” ujarnya. (*)
