MAMUJU, INISULBAR.COM, – Dalam rangka memastikan arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mamuju, Hotel Matos Mamuju, Rabu (17/12/2025), dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas sektor.
Mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, hadir Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, yang mengikuti secara langsung pemaparan kondisi fiskal dan perekonomian Sulawesi Barat serta diskusi bersama peserta lainnya.
Muhammad Saleh menyampaikan bahwa hasil Kajian Fiskal Regional Triwulan III 2025 memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ekonomi dan fiskal Sulawesi Barat yang sangat penting sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Data KFR menjadi dasar yang sangat penting bagi Bapperida dalam memastikan perencanaan pembangunan Sulawesi Barat tetap responsif terhadap dinamika ekonomi dan fiskal,” jelasnya.
Berdasarkan hasil KFR, perekonomian Sulawesi Barat pada Triwulan III Tahun 2025 tumbuh 5,83 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara dan hibah di Sulawesi Barat hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp902,02 miliar atau 75,03 persen dari target, sementara realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp6,98 triliun. Kondisi ini menyebabkan APBN di Sulawesi Barat masih mengalami defisit.
Sementara pada level daerah, pendapatan APBD konsolidasian mencapai Rp5,42 triliun, dengan tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang masih cukup tinggi, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa hasil KFR merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan kebijakan perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran kunci dalam memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kondisi fiskal dan ekonomi riil terkini. Hasil KFR ini menjadi rujukan penting dalam memperkuat kualitas perencanaan, terutama dalam menjawab tantangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan kemandirian fiskal daerah,” ujar Darwis Damir.
Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, Bapperida Sulbar terus mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta berorientasi pada hasil.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di sinilah peran Bapperida Sulbar untuk memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Selain analisis ekonomi dan fiskal, KFR Triwulan III 2025 juga memuat kajian tematik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seluruh temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan di Sulawesi Barat.
“Bapperida Sulbar akan mengintegrasikan seluruh rekomendasi KFR ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah agar pembangunan Sulawesi Barat ke depan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Darwis Damir. (*)
