MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapperida, melakukan supervisi dan pendalaman daftar kerja Isu Strategis Daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Rapat BPKP Mamuju.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang digagas oleh BPKP sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan sektoral di daerah.
“BPKP terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral, termasuk di Sulawesi Barat. Melalui supervisi ini, kami melakukan pendalaman terhadap daftar kerja isu strategis yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025,” ujar Darwis Damir.
Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar menekankan pentingnya keselarasan antara isu strategis daerah dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
“Kami berharap, melalui pendalaman ini, penyampaian isu strategis dan statistik sektoral yang menjadi konsentrasi kepala daerah dapat sejalan dengan arah pembangunan daerah. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BPKP dalam memberikan rekomendasi pengawasan perencanaan,” jelas Darwis.
Dalam supervisi tersebut, Bapperida Sulbar bersama tim BPKP membahas sejumlah tema utama yang tertuang dalam kertas kerja konfirmasi BPKP, yakni Kesejahteraan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pertumbuhan Ekonomi.
“Ketiga hal ini merupakan isu fundamental yang menjadi perhatian utama daerah. Dengan kondisi celah fiskal yang terbatas, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP. Ia menilai, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perencanaan berbasis akuntabilitas.
“Supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini memiliki pendekatan berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK menilai penggunaan anggaran setelah kegiatan selesai, maka BPKP melakukan pengawasan sejak tahap awal perencanaan. Pendekatan ini sangat membantu kami dalam memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berjalan efektif,” ungkap Junda.
Kegiatan supervisi ini juga dihadiri oleh Pejabat Fungsional Madya BPKP beserta staf, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar. Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara BPKP dan Bapperida dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. (*)
