MAMUJU, INISULBAR.COM, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian positif dalam upaya pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada Selasa, 25 November 2025, Sulawesi Barat berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi -1,14 persen pada Minggu ke-3 November 2025.
Penurunan IPH tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Kondisi ini menunjukkan efektivitas langkah intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga di tengah dinamika pasokan dan permintaan.
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat yang turut hadir dalam agenda nasional tersebut menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan kebijakan strategis Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang sejak awal kepemimpinannya memberikan perhatian besar pada penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
“Penurunan IPH -1,14 persen ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur Suhardi Duka sejak awal tahun, di mana beliau menekankan pentingnya memperkuat pasokan pangan, meningkatkan pendataan harga, serta memastikan intervensi cepat melalui operasi pasar,” ujar Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, usai mengikuti rakor secara virtual bersama jajaran perencana dan staf Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).
Saleh juga menyampaikan bahwa Wamendagri memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menekan kenaikan harga, termasuk Sulawesi Barat. Dalam arahannya, Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat pemantauan harga harian, menjaga stabilitas stok, meningkatkan kerja sama antarwilayah, serta melakukan intervensi cepat apabila terjadi gejolak harga.
Sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan telur ayam ras tetap diminta untuk diwaspadai karena berpotensi memicu fluktuasi harga.
“Pendekatan kolaboratif yang ditekankan oleh Bapak Gubernur membuat intervensi pengendalian inflasi dapat dilaksanakan lebih responsif dan terarah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas harga di wilayah Sulawesi Barat,” tambah Saleh.
Memasuki bulan Desember dan awal tahun yang biasanya ditandai dengan meningkatnya permintaan serta potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, Bapperida Sulbar menyatakan kesiapan untuk memperkuat langkah antisipatif sesuai arahan Gubernur dan Wamendagri.
“Bapperida akan terus memantau dinamika harga serta mendorong perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat di lapangan. Gubernur telah menegaskan agar stabilitas harga menjadi prioritas guna menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta melalui koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi Junda Maulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan kebijakan pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta seluruh perangkat daerah terkait.
“Capaian IPH ini menjadi indikator bahwa kita berada di jalur yang benar. Namun kewaspadaan harus tetap tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun,” tegas Plt Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. (*)
