MAMUJU, INISULBAR.COM, – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 4 November 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh para kepala daerah serta perwakilan lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Perencana Ahli Muda sekaligus Plh. Kepala Bidang Perekonomian Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk memastikan koordinasi pusat dan daerah berjalan searah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan energi, serta mengantisipasi potensi lonjakan inflasi di akhir tahun,” ujar Saleh.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Bapperida Sulbar merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, guna memperkuat komitmen mendukung misi pertama Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan inflasi terkendali di kisaran ideal 2,5 ± 1 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year (y-on-y) Sulawesi Barat pada Oktober 2025 tercatat 2,64% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,06 — masih dalam target nasional namun tetap perlu diwaspadai.
“Inflasi tertinggi tercatat di Mamuju sebesar 3,16% dengan IHK 109,19, sementara Kabupaten Majene justru mencatat inflasi terendah, 2,31% dengan IHK 108,98. Ini menunjukkan adanya dinamika harga antarwilayah yang perlu dikaji, terutama dalam hal distribusi dan pasokan pangan,” jelas Saleh.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyoroti pentingnya penguatan tata niaga dan distribusi pangan untuk mencegah disparitas harga antarwilayah. Ia mengungkapkan masih adanya praktik manipulasi pasar yang memicu kenaikan harga beras di beberapa daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian dan siap berkoordinasi untuk menjaga pasokan serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Sulbar akan memperkuat peran TPID dan memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran,” tambah Saleh.
Selain itu, Kementerian Perdagangan mendorong kerja sama antarwilayah dan penguatan Warung Stabilisasi Harga Pangan (WSPI). Kejaksaan Agung menegaskan dukungan hukum agar program stabilisasi berjalan transparan, sementara Satgas Pangan Polri melaporkan tren penurunan harga beras secara nasional, meski wilayah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan) masih menghadapi kendala distribusi.
TNI juga menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan penyediaan dapur umum bergizi gratis.
Menutup pernyataannya, Muhammad Saleh menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Bapperida Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dan mendorong perangkat daerah untuk melakukan intervensi cepat terhadap komoditas strategis seperti beras, telur ayam ras, dan cabai merah,” tutupnya. (*)
