MAMUJU, INISULBAR.COM,- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Mamuju, Rabu 17 September 2025
Rapat teknis ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, serta perangkat daerah terkait seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, serta dinas lainnya.
Hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Muhammad Nur Dadjwi, bersama jajaran TPID provinsi.
Rapat dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Sulbar, Amujib, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sulbar, Farid Wajdi, Kepala Perangkat Baerah Sulbar serta perwakilan instansi dan lembaga terkait.
Nur Dadjwi menyampaikan,
Rapat membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
Provinsi Sulawesi Barat mencatat deflasi sebesar -0,18% (mtm) pada Agustus 2025, lebih rendah dari target indikatif dan di bawah inflasi nasional. Penurunan harga terutama dipicu oleh membaiknya pasokan komoditas pangan segar seperti tomat, cabai rawit, beras, ikan cakalang, dan ikan layang.
Data Bank Indonesia menunjukkan, normalisasi pasokan dari sentra produksi luar daerah, optimalisasi penyaluran beras SPHP, serta puncak musim panen ikan laut menjadi faktor utama meredam tekanan harga. Meski demikian, beberapa komoditas seperti ikan tuna, pisang, bawang merah, dan asam mengalami kenaikan harga akibat pasokan terbatas dan faktor cuaca.
Bank Indonesia merekomendasikan penguatan strategi 4K — Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif — melalui pasar murah, sidak pasar, percepatan penambahan pengecer SPHP, hingga gerakan tanam hortikultura.
Muhammad Nur Dadjwi menegaskan komitmen Bapperida Sulbar untuk bersinergi menjaga daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka, tetapi memastikan masyarakat Sulbar tetap bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau. Ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, dari hulu hingga hilir, agar stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan petani serta nelayan meningkat,” ujarnya.
Prospek inflasi Sulbar hingga akhir 2025 diproyeksikan tetap terkendali di kisaran 2,62–3,62% (yoy), di bawah batas atas target indikatif 3,5%. Namun, BI mengingatkan adanya risiko kenaikan harga emas, rokok, dan pangan tertentu, serta potensi gangguan distribusi akibat bencana alam.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana berharap dengan sinergi TPID, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat, diharapkan Sulbar mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)
